Profil

Sejarah Singkat Organisasi

 

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bernaung di bawah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat yang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364).

 

Adapun landasan hukum pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Barat adalah Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 01  Tahun  2013 tentang Pembentukaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, dan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

 

Pada hakekatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan menuju kearah yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat dan lingkungannya.

Pembangunan merupakan bagian dari satu kesatuan system pembangunan yang dilakasanakan oleh semua komponen masyarakat  dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuian Republik Indonesia.

 

Keberhasilan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan didalam membangun sumber daya manusia yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga kualitas sumber daya manusia itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

 

Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertanggungjawab dalam rangka peningkatan kualitas dan profesional aparatur pemerintah di daerah, maka Pembinaan  dan pengembangan aparatur didaerah Kabupaten Pesisir Barat merupakan bagian integral pembangunan nasional dibidang aparatur dalam rangka meniciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional sebagai penyelenggara pemerintah dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Usaha demikian harus terus menrus dipacu dan diupayakan secara terarah, terprogram dan berkesinambungan.